Menuju Kab. Pangandaran; Proses atau Prosedur?

Perjalanan panjang menuju terbentuknya kabupaten baru, Pangandaran merupakan perjalanan yang cukup melelahkan. Warga masyarakat wilayah Ciamis Selatan memiliki karakteristik tersendiri dalam menyampaikan unek-unek dan aspirasinya. Sambil tetap menjaga diri mempertahankan pencitraan sebagai masyarakat yang santun dan bermartabat, pengungkapan pendapat meskipun secara yuridis formal memiliki payung hukumnya akan tetapi tidak perlu anarkis, radikal dan prvokatif.

Segala proses dari tahapan-tahapan menuju terbentuknya kabupaten baru Pangandaran telah dilalui. Tak terhitung energi, waktu, materi yang telah dikeluarkan demi mewujudkan sebuah keinginan. Berbagai wacana dan riak gelmbang pun tak jarang bermunculan. Namun demikian masalah-masalah yang muncul masih dalam batas dan koridor kewajaran.

Ibarat sebuah peribahasa, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten induk yang memiliki luas wilayah lebih dari tiga kali lipat dari luas wilayah negara Singapura, berpenduduk lebih dari satu setengah juta jiwa. Pada saat warga masyarakat bagian selatan Kabupaten Ciamis mempunyai kehendak untuk memisahkan diri, setelah dikomunikasikan secara baik-baik maka semua pihak terkait telah mencapai kata sepakat, yakni pemekaran.

Namun demikian harapan ini sepertinya tidak semulus apa yang dibayangkan, mengingat masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Upaya untuk mewujudkan sebuah pemekaran bukanlah sekedar tindakan lobi melobi. Akan tetapi semua pihak harus komitmen pada tujuan tulus yang diusung sejak awal. Niatan ini bukan hanya untuk mencari keuntungan sesaat. Oleh karena itu seluruh pihak terkait harus fokus pada kesiapan di segala bidang.

Sementara itu, bagi pihak-pihak yang sejak semula sudah menunjukkan sikap kontra terhadap pemekaran, lalu jangan lantas hanya sekedar menolak. Karena munculnya keinginan untuk pemekaran bukan hanya atas dasar wacana : ambisi kelompok tertentu, akumulasi perasaan dari pihak orang-orang yang sakit hati akibat kalah kompetisi dalam pileg, puncak kekecewaan orang-orang pinggiran karena merasa tidak terlayani oleh fasilitas hasil-hasil pembangunan, dll. Akan tetapi lebih dari itu, tujuan mulia dari munculnya keinginan atas pemekaran itu adalah demi kesejahteraan, kemakmuran dan pemerataan. Layanan publik yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

Kepada Bapak Presiden SBY, kiranya Bapak cukup bijak dalam mengambil setiap keputusan. Kini warga masyarakat Ciamis Selatan sedang menanti kebijakan Bapak.