Bandung (Berita) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera menetapkan siaga banjir dan longsor tahun 2017, dan saat ini sedang mengkaji siaga kekeringan yang akan ditetapkan pada bulan Agustus.

“Perkiraan kami kekeringan akan berlangsung hingga Oktober, namun hujan mulai turun pada akhir September, dan akan turun lagi pada awal Oktober, dan nanti kami akan mengkaji situasi yang lama untuk kemudian mengeluarkan siaga bencana banjir dan longsor,” kata delegasi bisnis Timur Tengah (Indonesia Middle East) di Gedung Sate Bandung, Senin. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan hal itu usai menghadiri pertemuan dengan para peserta Update 2017.

Ia menyatakan bahwa tidak perlu ada penetapan siaga bencana atau keadaan darurat jika bencana alam terjadi di kabupaten/kota dan BPBD serta pemangku kepentingan dapat langsung merespon.

Ia mengatakan bahwa setiap tahun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Rp 75 miliar sebagai dana tak terduga untuk tujuan menangani bencana alam.

“Dan saya sering mengatakan bahwa Jawa Barat aman dalam hal logistik bencana alam. Hal ini karena Jawa Barat memiliki populasi yang besar, kami memiliki 3.200 ton beras yang tersedia dan kami siap untuk menghadapi bencana apa pun, insyaAllah, insyaAllah dapat diatasi.

Sementara itu, Dicky Salomi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, mengatakan bahwa BPBD Jawa Barat, bersama dengan BPBD Pangandaran, telah melakukan berbagai upaya untuk menangani para korban banjir dan longsor.

Upaya-upaya tersebut antara lain mendirikan tenda-tenda untuk tempat penampungan sementara dan pendirian dapur umum.

“BPBD Jabar telah mengirimkan bantuan berupa makanan siap saji, selimut, dan kebutuhan lainnya. Saat ini kami masih berada di lapangan untuk mendata jumlah warga yang terdampak dan kebutuhan apa saja yang diperlukan,” katanya.