Ciamis,(PB.com),-
Pemerintah Kab. Ciamis melayangkan surat kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk meminta kepastian hukum, tentang apakah warga Pangandaran ikut serta memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Ciamis 2013.
Hal itu disampaikan Bupati Ciamis, Engkon Komara, pada acara silaturahmi unsur Musyawarah Pemimpin Daerah (Muspida), masyarakat Kab. Ciamis dan Pangandaran, Selasa (3/6), di Gedung Islamic Center Ciamis.
Menurut Engkon, harus ada keputusan hukum yang pasti, agar tidak menimbulkan keraguan di masyarakat, utamanya masyarakat Kab. Pangandaran. "Kalau seandainya masih ragu, nanti saat pencoblosan, tanggal 22 September 2013, akan berdampak tidak menguntungkan bagi semua pihak, tidak menguntungkan bagi politik, tidak juga menguntungkan bagi keberhasilan pemilu," ungkapnya.
Engkon menyarankan, atas berbagai pertimbangan, analisa dan kajian, sebaiknya 10 kecamatan tidak ikut dalam Pemilukada Ciamis. Alasannya karena, Pemerintah Kab. Pangandaran sedang fokus mengantarkan berdirinya wilayah pangandaran dan menyiapkan bupati definitif.
Selain itu, dari segi biaya, kata Engkon, akan menghemat anggaran sebesar 15 sampai dengan 18 milyar. Dan anggaran sebesar itu tentunya bisa dipakai untuk persiapan Pemilukada Kab. Pangandaran.
"Kita tunggu saja keputusan akhirnya. Kalau seandainya memilih, kita ajak masyarakat (pemilih) yang berjumlah 1,2 juta untuk ikut. Karena hak demokrasi harus dilaksanakan dan insya Alloh tidak akan menimbulkan permasalahan," ujarnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Pangandaran, DR Endjang Naffandi, mengaku, saat ini pihaknya banyak pekerjaan. Menurut dia, walaupun baru berdiri, akan tetapi sudah banyak proposal yang masuk kepadanya.
Endjang menyebutkan, Kab. Pangandaran baru memiliki dana yang bersumber dari Kabupaten Induk sebesar 5 milyar dan dari Pemerintah Provinsi sebesar 2,5 Milyar. Meski demikian, sampai saat ini belum bisa direalisasikan karena menunggu pembentukan OPD (organisasi perangkat daerah).
Pada kesemapatan itu, Endjang juga mengaku sependapat dengan persepsi/ pernyataan Bupati Ciamis Engkon Komara, lebih baik anggaran sebesar 15 milyar lebih baik digunakan untuk pembangunan di wilayahnya (Pangandaran).
SUMBER:harapanrakyat
Sejumlah orang di Pangandaran digegerkan dengan terdamparnya seekor lumba-lumba berukuran cukup besar di bibir pantai. Tepatnya, terdampar di bibir pantai Karapyak Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Sabtu (06/01/2024) sekitar pukul 14.04 WIB.
Pantai Pangandaran, destinasi wisata yang terkenal akan keindahan alamnya, mengalami kehadiran ribuan wisatawan yang antusias jelang malam pergantian tahun 2024. Meskipun cuaca mendung menyelimuti langit, hal tersebut tidak mengurangi semangat para pengunjung untuk menikmati pesona pantai ini.
Ribuan buruh di Kota Bandung dan Sekitarnya akan melakukan demo kembali untuk menuntut penyesuaian besaran UMP di Jawa Barat, rencananya akan ada 2 titik yang akan menjadi pusat demo.
Pada 13 November 2023, dalam rapat kerja dengan Panja VIII di Jakarta, Kementerian Agama mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445 H/2024 M dengan rata-rata kurang lebih sebesar Rp 105.000.000. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan usulan ini mengikuti mekanisme pembahasan biaya haji. Menteri Yaqut mengatakan Pemerintah mengusulkan BPIH sebesar Rp 105 juta per jemaah, yang akan dibahas dalam panitia kerja untuk menentukan biaya haji tahun 2024.
Komisi Pemilihan Generik (KPU) telah mengumumkan Masa pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024. KPU juga menyampaikan jadwal kegiatan tahapan pendaftaran capres dan cawapres 2024.
Jepang sedang mengalami fenomena cuaca yang tidak biasa, di mana musim gugur yang seharusnya membawa udara sejuk, justru terasa sangat panas. Para ahli memperingatkan bahwa situasi cuaca saat ini tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi.
© pangandaraninfo.com 2023, All Rights Reserved.