Jika aku jadi pejabat, “demi Allah” aku akan Korupsi

Bagaimana tidak tercengang jika rakyat Indonesia menjadi penonton setia atas terbongkarnya beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat kita. Betapa tidak geram dan dongkol perasaan hati dan perasaan rakyat. Di daerah pelosok terpencil penduduk pinggiran. Mereka berjalan menapaki hidup dengan kondisi fasilitas hidup yang serba tidak memadai. Mengambil air untuk minum, mencari kayu bakar, mengumpulkan lidi daun kelapa, menyabit rumput, dan rutinitas lainnya demi mempertahankan hidup dan mengumpulkan sedikit demi sedikit rupiah. Rupiah yang mereka kumpulkan mereka cadangkan untuk melunasi segala tagihan iuran yang datang melalui pemerintah setempat. Mereka akan sangat taat jika SPPT-PBB sampai ke tangan mereka dan berupaya untuk segera melunasinya.

Masyarakat di pedesaan sepertinya sudah terbiasa dengan fasilitas yang serba sederhana. Jalan-jalan terjal penuh lumpur, penerangan jalan kosong, pelayanan pendidikan, rumah sakit, pelayanan kantor pemerintahan, telekomunikasi, dan lainya. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana menikmati layanan publik yang layak, bagaimana mendapat fasilitas kemudahan yang disediakan pemerintah. Anak-anak yang terlahir di tengah-tengah komunitas orang-orang pinggiran ketika menginjak dewasa sudah disetting untuk melanjutkan profesi orang tuanya. Potensi-potensi yang mereka miliki terkubur dalam-dalam ditelan kultur kekakuan zaman. Putra-putri daerah tidak ada yang mampu mengubah dan memperbaiki nasibnya, dengan jalan mendapat kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi.

Ketika kasus penggelapan pajak terbongkar, maka persepsi masyarakat awam akan segera menggeneralisasi bahwa uang pajak yang mereka salahgunakan berasal dari mereka. Dari kasus ini memberikan penyadaran kepada rakyat kita bahwa di balik kemajuan pembangunan yang dimotori oleh pemerintah itu, sedikit banyak rakyat telah ikut andil di dalamnya.

Bagaimana tidak korupsi, jika sitem ketatanegaraan menuntut itu

Seorang calon legislatif maupun eksutif ketika sistem pemilu kita diserahkan langsung kepada mekanisme suara rakyat, maka ada sistem jaringan tidak sehat yang memberikan pembelajaran kurang terpuji di dalamnya. Menjelang musim kompanye masyarakat sudah terbiasa mendapat rezeki nomplok. Amplop uang menebar di mana-mana, orang-orang yang dianggap berpengaruh di masyarakat mendadak kebanjiran kunjungan. Pondok-pondok pesantren, DKM, dan kelompok organisasi masyarakat lainnya mendadak mendapat sumbangan.

Uang yang mereka sebarkan ternyata bukanlah uang dengan mudah mereka dapatkan, melainkan mereka anggap sebagai modal yang diharapkan akan bisa kembali. Setiap calon rata-rata mengeluarkan modal hingga milyaran rupiah. Apalagi untuk seorang calon kepala daerah, mereka harus siap mengeluarkan kocek hingga belasan milyar. Kondisi ini akan berjalan terus dan semakin hari semakin membuat rakyat akan terbiasa dan banyak menuntut. Sehingga simbul asumsi yang lumrah di kalangan masyarakat jika ada informasi ke suatu daerah akan didatangi seorang calon penguasa, maka asosiasi masyarakat yang terbesit dalam benak pikirannya adalah bagi-bagi duit.

Ambillah sebuah contoh, jika calon terpilih telah mengeluarkan dana 30 milyar di musim kompanye. Maka ketika masa lima tahun mereka memangku jabatan, konsentrasi awal di hari-hari pertama mereka menjalankan tugas sudah dapat dipastikan akan lebih terfokus pada bagaimana caranya mereka mengembalikan modal, apapun cara dan upayanya. Taruhlah misalnya gaji seorang kepala daerah 100 juta per bulan. Dari gaji tersebut, misalnya utuh tidak dipakai untuk konsumsi sehari-hari. Maka dalam satu tahun ia dapat mengumpulkan uang 1,2 milyar. Jika jabatannya mulus hingga lima tahun, maka ia dapat mengumpulkan uang maksimal 6 milyar. Sementara itu modal yang dikelurkan sebesar 30 milyar, dengan demikian ia harus berupaya dengan cara apapun untuk mendapatkan uang 24 milyar lagi. Dari mana mereka mendapatkan uang itu ?